TKW asal Indonesia tak ubahnya sapi perah, boleh di bilang tenaga mereka di perah sementara nyawanya tergadai sia-sia.
Masih terngiang di telinga nasib tragis yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal indonesia seperti sumiati dan kawan-kawan, dera mereka di tangan majikan. Mulai dari penyiksaan fisik seperti di gunting bibirnya, di siksa hingga buta permanen, di setrika, di perkosa dan mayatntya pun di buang di tempat pembuangan sampah, sungguh biadab perbuatan tersebut, tidak memiliki rasa prikemanusiaan, prilaku mereka tak ubahnya seperti binatang. Maksud hati mengadu nasib di negeri orang seperti arab Saudi, untuk memperbaiki taraf hidup keluarga dengan taruhan harta, darah dan keringat, bukannya untung malah buntung, bukannya kenikmatan malah penyiksaan yang mereka alami.
Penyiksaan terhadap TKI khususnya TKW sama halnya menginjak-injak harkat dan martabat Indonesia, mereka beranggapan (timur tengah) pemerintahan Indonesia seperti macan ompong, hanya berkoar-koar di kandang sendiri, sementara di luar tak bertaji. Tidak bisa menghidupi bangsa sendiri, padahal negeri Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam, tapi miskin Sumber Daya Manusia. Seperti yang di amanahkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pada pasal 34 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.”
Aplikasi di lapangan jauh panggang dari pada api, sebagai bangsa indonesia tentu tidak mengaharapkan hal memalukan seperti itu tidak terulang kembali. Tidak ada salahnya menciptakan lapangan pekerjaan di negeri sendiri, dengan sistem yang baik tanpa budaya kongkalikong atau D3 (dekeng, duit, dulur), tentu akan meminimalisir penyiksaan yang dialami pahlawan devisa tersebut.
Melihat SDM yang tersedia kami yakin pemerintah dapat mewujudkan aspirasi tersebut. Kurangi pengiriman TKI ke luar negeri tanpa memikirkan aspek keselamatan/perlindungan hidup mereka di negeri orang, jika hanya terkesan mencari untung dari derita anak bangsa, apatah lagi yang dikirim SDMnya pas-pasan dan terbelakang tentu hanya akan dijadikan kelinci percobaan sang majikan.
Besar harapan tertuju pada institusi yang berkompoten untuk mengusut tuntas kasus-kasus penganiayaan TKI/TKW di luar negeri hingga ke akar-akarnya, jangan terkesan tebang pilih. Masih adakah keadilan di Negara ini?
Di indonesia banyak diantara pemimpin memberi contoh, tetapi hanya sedikit pejabat yang bisa di contoh. Perilaku korupsi memang sudah menggeliat dimana-mana. Entah, antara pengusaha dan pejabat birokrat yang mempunyai kekuasaan, atau antara warga masyarakat yang bertaraf hidup menengah ke keatas, wajarlah bila orang-orang selalu mendengar kata korupsi. Pantas saja Negara kita merupakan surga bagi para koruptor, memang aneh terdengar tapi nyata. Di lain sisi miris mendengar derita pahlawan devisa di negeri orang, sementara di negeri sendiri keanehan terjadi kehebohan yang luar biasa, seperti kasus Gayus Tambunan yang tambun sebagai mafia pajak begitu istimewa di layani bak raja dengan omset milayaran rupiah hingga mahkamah yang terhormat. Wow !!! sehingga memiskinkan Indonesia leluasa berplesiran ke singapura bersama istri dan anaknya, yang masih hangat di berita liburannya Gayus ke Bali untuk menonton turnamen tenis dengan akomodasi hotel berbintang fasilitas serba nomor wahid, dengan segala trik dan intrik akal bulus gayus dan kroninya dibantu beberapa elit politik begitu hebat berkelit tidak saling mengenal berjamaah membantah.
Politik itu kejam ?
Rekayasa politik dan sebagainya lah, sehingga rakyat dibuat bingung, apa yang sebenarnya terjadi, siapa kawan, siapa lawan, siapa benar siapa salah? Seolah-olah kasus koruptor berjalan di tempat sudah membudaya dianggap biasa, lalu ramai-ramai orang berpendapat begini, begitu, penjual ikan pun tahu, pasti akan reda sendiri, tuntutan usut tuntas koruptor hanyalah angin lalu, ibarat kentut yang bau, terhembus angin dan berlalu sendirinya.
Pelaku korupsi biasanya menyerang segala struktur. Di setiap struktur terdapat interaksi konflik antara koruptor dan mereka yang membenci perilaku korupsi (orang yang lurus). Struktur menampung keduanya, tergantung pada siapa yang mampu menyusupkan kekuasaan lebih besar. Korupsi di tingkat birokrasi rendahan terjadi selain sebagai konsekuensi dari korupsi di tingkat elite, tetapi juga karena gaji PNS yang rendah dan terbukanya peluang di dalam sistem birokrasi yang panjang dan sentralistis. Praktik suap menyuap antara penyelenggara negara dan masyarakat adalah pemandangan sehari-hari yang membentuk moral korupsi sehingga korupsi dirasakan sulit untuk di berantas. Aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektor swasta, dan rakyat banyak menjadi korban utamanya. Ciri manusia indonesia yang menonjol ialah hipokrit, lain di muka, lain di belakang, segan dan enggan bertanggungjawab atas perbuatan, kelakuan, atau pun pikiran serta berjiwa feodal.
Sementara kasus yang menimpa TKI/TKW sumiati cs, diperkirakan akan terulang bagi TKI/TKW lainnya, pasalnya selain kontrak kerja yang lemah terkesan mencari untung dan ini pula disebabkan kurang tegasnya pemerintah, apalagi melawan kerajaan Arab Saudi, apalah daya pemerintahan kita?
Ironis memang, banyak TKI/TKW kita yang dikirim berpendidikan rendah, akibatnya mereka yang berangkat tidak memahami hak-haknya sehingga dengan mudahnya dipermainkan.
Berikut 7 kasus kekerasan terhadap TKW asal Indonesia.
1. Nirmala Bonat : Di setrika hingga melepuh, di siram air keras hingga cacat kulit pemanen.
2. Siti Hajar : Di siksa, di perkosa sang majikan, di pukul martil.
3. Sumiati : Di siksa, di gunting bibir atas, di pukul.
4. Modesta Rangga Eka : Di iris telinganya dan di siksa, di pukul.
5. Hariyatin : Di siksa hingga buta permanen, di potong gaji, tidak di beri makan dengan layak.
6. Muntik : Patah tulang belakang, lumpuh.
7. Kikim Komala Sari : Di paksa melayani nafsu bejat majikan, di siksa, hingga meninggal dan mayatnya di buang di tempat sampah. (one The Spot Trans7).
Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi beranak pinak ketika otonomi daerah di berlakukan. Memasuki otonami daerah, sentralisasi kekuasaan tidak saja cair, melainkan juga melahirkan raja-raja baru di daerah. Daerah semakin kuat dan perkasa, baik dalam pengaturan keuangan maupun penguasaan aset-aset strategis. Sebab KKN kini hanya ganti “preman” bagi pelakunya. Bahkan pengerukan uang-uang negara justru kian menggila. Kejujuran, keterbukaan, dan menjunjung tinggi etika saat ini menjadi barang langka. Ceramah para ulama, nasehat orang bijak, peringatan orang tua dianggap aneh. Melakukan tindakan jujur justru dianggap tidak popular serta terasing. Hal tersebut sekarang ini berlaku dalam semua strata kehidupan sosial dan menyebar merata dari sabang hingga merauke. Sementara rakyat kecil yang merupakan bagian terbesar penduduk indonesia terus menerus di paksa menelan kebohongan.
Dan, memang kita menjadi risih mendengar cerita suap menyuap yang semakin subur, dan ini mengingatkan kita untuk kembali kepada agenda reformasi untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme belum seratus persen terwujud.
Siapa menyusul.........
Wallahu a’lamu bish shawaaf.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar